JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menambahkan 37 entitas Tiongkok ke dalam daftar hitam komersialnya karena alasan keamanan, termasuk 11 entitas yang dituduh melakukan spionase pada tahun lalu, demikian disampaikan Departemen Perdagangan AS pada 9 Mei 2024.
Pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Beijing setelah penerbangan balon mata-mata dari Alaska ke Carolina Selatan pada Februari 2023 memicu kemarahan di Washington dan mendorong Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan perjalanan ke Tiongkok.
Menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok, itu adalah balon cuaca. Setelah insiden bulan Februari, Departemen Perdagangan segera menambahkan lima perusahaan dan sebuah lembaga penelitian ke dalam daftar organisasi yang mendukung upaya modernisasi militer Tiongkok, khususnya program kedirgantaraan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), termasuk pesawat terbang dan balon.
Perusahaan dan lembaga penelitian dalam daftar tersebut dilarang melakukan bisnis dengan perusahaan AS dan harus meminta izin dari Departemen Perdagangan AS sebelum menerima barang dan teknologi dari mereka.
Selain 11 perusahaan yang dilaporkan terkait dengan insiden balon mata-mata, 22 perusahaan lainnya juga masuk dalam daftar karena hubungan mereka dengan Tiongkok dalam upaya mereka mengembangkan teknologi kuantum dan mencari produk dari Amerika Serikat untuk meningkatkan industri dalam negeri.
“Kegiatan ini memiliki penerapan militer yang besar dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional Amerika Serikat,” lapor Kyiv Independent, Senin (13/5/2024).
Beberapa perusahaan yang terkena sanksi juga terkait dengan program nuklir Tiongkok atau terlibat dalam ekspor ke Rusia. Beijing mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow selama perang, meningkatkan kerja sama ekonomi dan melemahkan upaya Barat untuk mengisolasi Rusia.
Memperluas perdagangan dengan Tiongkok telah memainkan peran penting dalam membantu Moskow mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan industri militernya meskipun ada tekanan ekonomi dari sanksi Barat, Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengumumkan sanksi skala besar yang menargetkan 500 entitas di Rusia pada tanggal 23 Februari. .
