Jakarta – Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hanya memiliki 2% data yang bisa dikembalikan atau dibackup ke PDNS Batam. Akibatnya, tidak dapat dipulihkan melalui Disaster Recovery Center (DRC).
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, data yang dicadangkan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hanya 2%.
Sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Elektronik, cadangan data diasumsikan diperlukan di Pusat Data Nasional.
Namun, banyak kementerian dan organisasi yang “bandel”, enggan melakukan backup atau pencadangan data.
Oleh karena itu, data yang terkena serangan ransomware di PDNS 2 tidak dapat dipulihkan, kata Direktur Network and IT Solutions PT Telkom Indonesia Tbk Herlan Wijanarko.
“Kami tidak dapat memulihkan data yang terkena ransomware, jadi kami masih menggunakan sumber daya yang kami miliki,” kata Harlan.
PDNS2 digunakan oleh 282 instansi pusat dan daerah. Karena Ransomware, data dikunci atau dienkripsi.
Harlan mengatakan tidak ada backup data, tidak dilakukan DRC, dan sistem PDNS 2 terisolasi sehingga tidak ada yang bisa mengaksesnya. “Kami telah memutus akses dari luar,” katanya.
Karena serangan ransomware pada PDNS hanya dapat membackup 2% data, maka fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) tidak dapat dilakukan.
RDC harus menyimpan salinan lengkap semua data penting termasuk data konfigurasi, data operasional, dan data pelanggan.
Tujuan utama DRC adalah memastikan kelangsungan bisnis dalam situasi bencana atau gangguan besar. Dengan hanya 2% data yang tersedia, RDC tidak dapat memenuhi target ini karena sebagian besar sistem dan aplikasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa data yang lengkap.
RDC harus memungkinkan pemulihan yang cepat dan efisien dari semua sistem dan data yang terkena dampak.
DRC yang tepat harus memiliki salinan lengkap semua data penting dan mampu memulihkan sistem dan operasi bisnis dengan cepat dan efisien jika terjadi bencana atau pemadaman listrik.
