JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,45-2,82% dari produk domestik bruto (PDB). APBN 2025 sengaja dirancang dengan defisit lebih besar agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa leluasa menggunakan anggaran tersebut.
Draf tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5/2024).
“Dengan demikian, defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,45% hingga 2,82%. Upaya menutup defisit dilakukan dengan pembiayaan inovatif yang prudent dan berkelanjutan dengan mengendalikan risiko utang hingga batas terkendali pada level 37,98-38,7% PDB,” jelas Sri Mulyani.
Defisit APBN tahun 2025 sejalan dengan belanja negara yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% PDB. Sementara pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB.
Sri Mulyani juga mengatakan arah belanja pemerintah pada tahun 2025 efisien, efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Khusus untuk belanja subsidi dan bantuan sosial (banso), ketepatan penyaluran dan sinergi program terkait akan meningkat.
“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi di daerah agar lebih produktif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemandirian daerah,” tambah Menkeu. .
