Dosen Hukum UI Beberkan Potensi PSU dalam Putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA – Staf pengajar Universitas Indonesia (UI) TT Angreni dan Dewan Pengawas Needem mengungkap kejutan tak terduga berupa pemungutan suara ulang (PSU) dalam keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi (CJC) terlibat dalam Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) Pilpres 2024.

Kata TT berdasarkan beberapa fakta terkait dugaan kecurangan Pilpres.

Jadi, kalau peristiwa mendadak itu (termasuk putusan MK soal PHPU Pilpres 2024) bisa jadi mengindikasikan adanya pelanggaran kebijakan elektoral PSU di berbagai daerah di Indonesia, kata TT dalam diskusi polemik, Sabtu (20/4). /2024) |

Dia menjelaskan, peluangnya didasarkan pada bukti organisasi ASN, khususnya dalam memenangkan Pilpres 2024 untuk calon tertentu.

Sumbangan PSU ini berdasarkan data empiris seperti keikutsertaan pimpinan daerah di ASN di Provinsi Sumatera Utara untuk kampanye atau kegiatan sejenis kampanye.

Ia menambahkan, ada dukungan masyarakat yang diarahkan pada aktivitas politik oleh pejabat pemerintah. Pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari rencana negara terhadap rakyatnya.

TT mengatakan, kasus tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak boleh diprivatisasi oleh pegawai negeri tertentu.

Selain itu, banyak menteri yang terlibat dalam penyaluran bansos juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang dapat menyalurkan dukungan politik masyarakat pada pemilu, kata Titi.

Titi mengatakan, pihaknya membenarkan adanya dorongan antara dukungan presiden dan hubungan pasangan calon.

Oleh karena itu, ia menilai peluang PSU lebih besar dibandingkan diskualifikasi sejumlah pasangan calon karena Mahkamah Konstitusi kesulitan dalam mengeluarkan Putusan Nomor 90 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Kenapa tidak ada diskualifikasi? Masalahnya MK bermasalah. Karena itu bagian dari permasalahan putusan MK 90,” kata Titi.

Sekadar informasi, diskusi polemik Trijaya FM disiarkan langsung pada Sabtu pagi (20/4/2024) sekitar pukul 10.00 WIB bertajuk “Menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain TT, Ganjar-Mahfud, Deputi Bidang Hukum TPN; Forman Jaya Daly, Kelompok Hukum Nasional AMIN; Sugito Atmo Proviro dan Kelompok Hukum Provo-Gibran; Mungkin Marantocco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *