krumlovwedding.com, JAKARTA – Meski kondisi perekonomian Indonesia saat ini dinilai baik dan stabil, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi. Hal tersebut diungkapkan Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, tentang kondisi perekonomian dalam negeri saat ini, seiring pergantian pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko . . Widodo, kepada Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
“Kondisi perekonomian Indonesia masih baik dan stabil, namun kita harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Kita harus siap menghadapi inflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, penurunan jumlah penduduk menengah, dan penurunan jumlah penduduk miskin. dampak meningkatnya PHK,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi akan mencapai 0,12 persen pada September 2024, yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat mulai mengalami tekanan. “Kita melihat angka yang mengejutkan – jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan dari 21,4 persen pada tahun 2019 menjadi 17,1 persen pada tahun 2024. Ini merupakan indikator yang mengkhawatirkan,” tambah Teguh.
PHK juga merupakan masalah besar, dengan sekitar 53.993 pekerja diberhentikan pada bulan Oktober 2024, sebagian besar di sektor manufaktur. Diperlukan kebijakan jangka pendek seperti penundaan penerapan PPN 12 persen dan peningkatan bantuan sosial bagi kelompok kelas menengah yang terkena PHK.
Di sisi lain, kondisi pasar keuangan Indonesia stabil. Inflasi relatif rendah dan nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan banyak negara Asia lainnya. Meski demikian, Teguh mengingatkan, kondisi dunia juga mempunyai pengaruh.
“Konflik negara, seperti konflik Rusia dan Ukraina, serta permasalahan di Timur Tengah, dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian kita,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga harapan masyarakat dan kelancaran transisi. Pemerintahan baru harus berkomunikasi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan ekonomi harus didiskusikan untuk membangun kepercayaan,” ujarnya.
Teguh juga menyarankan agar pemerintah memastikan data perekonomian akurat. Sebab kepala negara yang memalsukan data inflasi sangat berbahaya dalam pengambilan keputusan.
“Kita perlu menghukum daerah yang melakukan hal ini,” tambahnya.
