MANAMAH. Laporan yang dipublikasikan di media Barat tentang penempatan pasukan penjaga perdamaian Arab di Gaza bersifat spekulatif, dan pembicaraan semacam itu belum pernah dilakukan.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Jenderal Liga Negara Arab Ahmed Abul Ghait pada Kamis (16/5/2024).
Abul Ghait mengucapkan kata-kata ini pada pertemuan puncak ke-33 di Bahrain dan mencatat bahwa “Liga Negara-negara Arab memantau dengan cermat semua peristiwa yang berkaitan dengan masalah ini.”
“Tidak ada pihak yang memberi tahu kami apa yang diusulkan dan asumsi apa yang dibuat mengenai hal itu,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa mereka yang membuat asumsi tersebut sedang mendiskusikan kehancuran Hamas, sehingga menghilangkan kemampuannya untuk memerintah Gaza.
Hal ini akan mengarah pada pembentukan pemerintahan baru dengan kemampuan militer dan pasukan keamanannya sendiri untuk mempertahankan kendali atas Jalur Gaza.
Pasukan penjaga perdamaian Arab atau internasional akan dikerahkan selama fase transisi.
Abul Hayit mengatakan, semua itu hanyalah spekulasi belaka karena operasi militer Israel masih terus berlangsung.
Dia menekankan pentingnya stabilitas di Jalur Gaza.
Sebelumnya, media memberitakan bahwa Liga Negara-negara Arab menuntut pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ke wilayah Palestina.
Ini adalah pertama kalinya sejak perang genosida Israel di Gaza, negara-negara Arab secara resmi mendukung internasionalisasi konflik Israel-Palestina.
Sekelompok 22 negara yang bertemu di Manama, Bahrain, menyerukan “perlindungan internasional dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Wilayah Pendudukan Palestina” sampai solusi dua negara diterapkan.
Middle East Eye melaporkan pada Rabu (15/5/2024) bahwa Bahrain telah mengatakan kepada AS dalam beberapa pekan terakhir bahwa pihaknya siap mengerahkan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Arab.
Bahrain adalah sekutu dekat dan mitra keamanan Arab Saudi.
Financial Times juga melaporkan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat (AS) telah meminta Maroko, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir untuk bergabung, tetapi mereka menolak.
Arab Saudi, di antara negara-negara Arab lainnya, dikabarkan menolak gagasan penempatan pasukan di wilayah Palestina.
