MAKI: Bersih-Bersih BUMN oleh Erick Thohir dan Jaksa Agung Harus Dilanjutkan

krumlovwedding.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri dan kepala lembaga pemerintah periode 2024-2029 pada Senin (21/10/2024). Dari daftar calon anggota kabinet Merah Putih, Prabowo masih punya keyakinan kuat terhadap kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir dan Jaksa Agung St Burhanuddin. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penempatan Eric dan Burhanuddin pada jabatan tetap menunjukkan keseriusan pemerintah selanjutnya dalam melakukan reformasi BUMN melalui penegakan hukum.

“Pemurnian BUMN melalui jalur hukum harus kita lihat harus terus dilakukan. Karena pada periode sebelumnya, Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung telah melaksanakannya dengan relatif baik,” kata Koordinator MAKI Buam Seiman saat dihubungi dari Jakarta, Senin (21). /10/2024 Erick, selaku Menteri BUMN periode terakhir, sudah menunjukkan komitmen kinerjanya dalam memajukan perusahaan-perusahaan pelat merah, kata Boyamin.

Termasuk perbaikan yang dilakukan Eric dengan menggandeng Kejaksaan Agung untuk berbenah BUMN, ujarnya. Dan sejauh ini, Jaksa Agung St Burhanuddin telah menjadikan penindakan hukum BUMN sebagai prioritas dalam penanganan perkara. Khususnya dalam perkara korupsi yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Zampidus).

“Kita harus yakin keduanya (Eric Thohir dan ST Burhanuddin) berkomitmen dalam upaya pembenahan dan pembersihan BUMN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” kata Boyamin.

Setelah dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri BUMN selama lima tahun, Eric Thohir kembali dipercaya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang berjalan. Erik Thohir, Senin (21/10/2024) kembali diangkat oleh Prabowo sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali dipercaya melanjutkan jabatan pimpinan Korps Kepresidenan. Belakangan ini, Eric dan Burhanuddin semakin mempererat kerja sama dalam program pembenahan dan pembersihan BUMN.

Selama lima tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Dan Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan timnya di Jampidsus untuk memprioritaskan pengusutan kasus korupsi di BUMN. Hingga tahun 2019, beberapa kasus korupsi besar telah berhasil ditangani di BUMN. Mulai dari kasus PT Assuransi Jeevasraya, PT ASABRI, PT Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Vaskita Karya, Telkom Sigma dan terakhir kasus penambangan timah PT Timah Tbk. Akibat kasus-kasus tersebut, kerugian kota berkisar dari puluhan, puluhan triliun, hingga ratusan triliun, menguatkan keputusan pengadilan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *