JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tak ingin memaksa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak mendapatkan izin pertambangan. Sejauh ini, baru pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendaftar untuk mendapatkan izin pengusahaan pertambangan dari pemerintah.
“Mungkin (mereka) ormas yang mampu secara finansial dan ada yang membutuhkan,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Meski ada yang menolak, pemerintah menghormati semua keputusan organisasi keagamaan tersebut. Sebab, tidak ada klausul wajib dalam aturan pemberian izin pertambangan kepada organisasi keagamaan.
“Kami mengapresiasi negara ini sebagai negara demokrasi. Pemerintah berupaya melakukan redistribusi kekayaan negara sebagai bentuk keadilan,” lanjut Bahlil.
Meski demikian, Bahlil mengaku pihaknya akan terus melakukan pendekatan kepada organisasi keagamaan terkait pemberian izin pertambangan. Harapannya, organisasi keagamaan mempunyai pendapatan lebih untuk melanjutkan kegiatan sosial yang membantu masyarakat.
“Dipaksa sosialisasi, kita ngomong baik-baik, yang kurang jelas, kita jelaskan di akhir ada yang mau atau tidak, itu wajar,” tutupnya dalam pikiran.
