Soal Isu Bulog di Bawah Presiden, Menko Zulhas dan Mentan Arman Beri Tanggapan Begini

Republika.co.id, Jakarta – Wacana transformasi kelembagaan muncul di Bulog Public Company (Perum). Bulog saat ini memiliki status perusahaan negara (BUMM). Bagian depan agensi dikatakan sebagai bagian dari Kementerian Bumn. Maka bulog akan segera bertanggung jawab atas presiden. Zulkifli Hasan, koordinator (Menko) untuk makanan, diminta untuk mengatasi masalah ini. “Lalu kami akan berkoordinasi dengan Tuan Menteri, terima kasih,” kata Zulhas ketika kami bertemu pada hari Rabu (6/11/2024) di kantor Kementerian Pertanian di Jakarta. Bulog News dilanjutkan langsung oleh presiden agensi, keterbukaan Superaryono. Tepat setelah ia mengadakan pertemuan kerja dengan Komisi Dewan Perwakilan IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (5.11.2024). Pada saat yang sama, ia membantah bahwa bulog dikabarkan di Kementerian Pertanian (Kemention). Wahyu menjelaskan bahwa undang -undang tentang payung saat ini sedang dipersiapkan. Perubahan yang terjadi tentu saja aplikasi langsung presiden. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga diminta untuk bereaksi terhadap masalah tersebut. Amran tidak bereaksi secara normal. “Kami berdoa yang terbaik untuk merah dan putih,” kata Menteri Pertanian di kantornya di Jakarta pada hari Rabu (11 Juni 2024). Dia menekankan bahwa semuanya kembali ke Presiden Prabowo. Presiden memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Asisten (Menteri dan lembaga terkait lainnya) yang dikejar. Amran menolak untuk menjawab ketika dia diminta untuk memberikan jilatan apakah diskusi tentang wacana di bawah elit. Perum Bulog dicatat dalam Ordonansi Pemerintah No. 13 tahun 2016 melalui Bulog Attic Society, dan kemudian akan disebut sebagai perusahaan nasional. Seperti dalam nomor hukum 19 tahun 2003, ini diatur dalam BUMM. Bulog memainkan peran strategis ketika datang ke ide -ide pemerintah saat ini. Terutama jika Anda tidak mencapai makanan sendiri. Prabowo menyebutkannya pada beberapa kesempatan. Dia melihat bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat rakyatnya dengan percaya diri tanpa mengimpor. Presiden tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga telah membuat beberapa perubahan sehubungan dengan Kementerian/Lembaga dan berbagai kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai tujuannya dalam kepentingan diri sendiri. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *