Upaya Jaksa Agung Kejar Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Diapresiasi

JAKARTA – Kebijakan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menangani korupsi mendapat respons positif dari banyak pihak. Sebab, Kejaksaan Agung tidak hanya akan menghukum pelakunya, tapi juga akan menindaklanjuti kerugian negara.

“Jaksa menegaskan, keberhasilan proses penegakan hukum tipikor tidak hanya memenjarakan para terpidana. Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Suparji Ahmad, mengatakan pada Rabu (24/04/2024) bahwa “pengacara akan puas tanpa memiliki kemampuan mengembalikan kerugian negara”.

Ini merupakan langkah terobosan dalam penyelesaian korupsi, oleh karena itu langkah ini harus ditiru oleh lembaga penegak hukum lainnya. Suparji berharap kinerja baik Kejagung dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Wakil Ketua Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan akan mengusut pertanggungjawaban pidana para tersangka perorangan dan perusahaan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi akibat korupsi penambangan timah ilegal yang berlokasi di IUP. PT Timah Tbk. .

“Dalam kasus korupsi timah ini, dampaknya adalah sebagian kerugian ekonomi negara. Thai. Bukan sekedar pemulihan barang sebagai ganti rugi, tapi juga fokus pada perbaikan atau rehabilitasi pelaku yang menjadi tanggung jawab kami atas kerusakan yang ditimbulkan. “Termasuk dampak ekologis terhadap masyarakat,” kata Febrie.

Oleh karena itu, kata Febrie, penggeledahan harta benda tersangka yang kami tetapkan sementara tidak hanya untuk mengganti kerugian negara. Namun, kata Febrie, biaya pemulihan lingkungan ditanggung tersangka. Jadi tujuan pemulihan aset juga ditujukan untuk pemulihan lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh pelaku (individu tersangka) dan pemangku kepentingan perusahaan, ujarnya.

Tim penyidik ​​Jampidsus memasukkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sebesar Rp 271 juta ke dalam kerugian ekonomi negara dalam penyidikan perkara pokok korupsi. Untuk kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus utama korupsi, dihitung oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP).

Dari pemeriksaan yang masih berjalan, tim penyidik ​​Jampidsus bersama Badan Pemulihan Barang Milik (BPA) Kejaksaan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik tersangka yang dapat disita sementara untuk mengganti kerugian negara. Beberapa aset yang disita antara lain tanah 5 perusahaan tambang dan satu tambang timah.

Jampidsus bersama BPA pada Selasa 23 April 2024 menyerahkan pengelolaan sementara 5 perusahaan pertambangan timah kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dikelola sambil diproses di pengadilan. Tujuan penyerahan kepengurusan 5 perusahaan pertambangan timah ini adalah agar selama proses penyidikan korupsi timah yang dilakukan Perusahaan Jampidsus, perusahaan pertambangan dan pemurnian yang disita dapat tetap beroperasi tanpa merugikan masyarakat buruh.

5 perusahaan pertambangan dan smelter timah diberikan kepada BUMN antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) seluas 85,8 hektare di Kecamatan Buk Intan, Kecamatan Pak Kalum. Selain itu, kilang CV Venus Inti Perkasa (VIP) seluas 10.500 meter persegi terletak di Bukit Intan, Pangkal Pinang. Yaitu penambangan dari PT Tinindo Inter Nusa (TIN) seluas 84,6 Ha di Bukit Inta, Pangkal Pinang.

Selain itu, pabrik boiler disita dari PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) seluas 57,8 hektare di Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Kilang tersebut kemudian diambil alih dari PT Refined Bangka Tin (RBT) yang berlokasi di Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Kepala Jaksa BPA Amir Yanto pada Selasa, 23 April 2024 mengatakan, “Pabrik pengecoran ini masih dikelola agar tidak rusak dan akan terus memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Banga Belitung.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *