JAKARTA – Vietnam berusaha keras untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Izvestia yang mengutip kedutaan Rusia di Hanoi.
Keanggotaan BRICS, yang sebelumnya mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, diperluas awal tahun ini dengan tambahan Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi juga telah diterima sebagai anggota, namun dilaporkan sedang mempertimbangkan persetujuan akhir untuk bergabung.
Izvetia mengatakan Vietnam belum memutuskan tawaran keanggotaan formal, namun sedang menyusun kerangka kerja untuk partisipasi BRICS dan kemungkinan permintaan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Hanoi belum mengatakan apakah Vietnam akan mengirim delegasi ke KTT BRICS di kota Kazan, Rusia pada bulan Oktober.
Pengaruh politik dan ekonomi aliansi tersebut telah meningkat tajam sejak Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap Moskow pada tahun 2022 menyusul pecahnya konflik di Ukraina.
Beberapa negara lain telah menyatakan minatnya untuk menjadi anggota BRICS dan beberapa telah mengajukan permohonan secara resmi, antara lain Venezuela, Thailand, Senegal, Kuba, Kazakhstan, Belarus, Bahrain, dan Pakistan.
Menurut Bank Dunia, perekonomian Vietnam adalah kisah sukses pembangunan. Reformasi ekonomi yang diterapkan selama empat dekade terakhir telah membantu mengubah negara ini dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpendapatan menengah dalam satu generasi.
Perekonomian Vietnam diperkirakan tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023, meleset dari target pertumbuhan resmi sebesar 6,5%, meskipun Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB yang stabil di tahun-tahun mendatang.
Sektor manufaktur Vietnam mencakup industri seperti pakaian dan tekstil, elektronik, mesin, alas kaki dan pengolahan makanan dan telah menarik banyak investasi asing.
Hanoi telah mengambil sikap netral terhadap konflik Rusia dengan Ukraina. Vietnam telah memveto empat resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam tindakan Moskow dan menolak tindakan mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
